Type something and hit enter

author photo
By On
Catatan Baihaqi | Pemerintah harus memiliki mandat menjamin ketersediaan obat, menyusun daftar dan harga yang dijamin mekanisme asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Hingga kini sejumlah pasien peserta BPJS terpaksa membeli obat diluar atas resep dokter, akibat kekosongan obat di instalasi farmasi fasilitas kesehatan (Faskes).

"Kami menemukan 21 pasien peserta BPJS Kesehatan harus membeli obat diluar instalasi farmasi RSU Meuraxa karena kekosong obat," kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Baihaqi, dalam siaran pers Jumat (12/10).

Menurut Baihaqi fakta tersebut sesuai pemantauan yang dilakukan MaTA di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Banda Aceh sejak periode Juli, Agustus hingga September 2018. Fakta tersebut juga telah disampaikan dalam forum diskusi publik bertama "Layanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan (JKN) di hotel Oasis Banda Aceh Kamis kemarin.

"Obat-obat yang harus dibeli diluar seperti Lotus Solostar Insulin Glargine, Berotec 100 mcg, Calcium Laktat dan beberapa lainnya," kata Baihaqi.

Berbeda dengan Rumah Sakit Meuraxa, kata Baihaqi, MaTA menemukan fakta antrian yang terlalu panjang di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) yang menjadi keluhan pasien. Di rumah sakit itu, MaTA juga menemukan fakta jumlah obat yang diberikan tidak memadai.

"Jadi pasien harus berulang kali ke rumah sakit untuk mengambil obat. Bisa dibayangkan kalau mereka berasal jauh dari Kota Banda Aceh. Meskipun kami belum menemukan apakah mereka pasien peserta BPJS Kesehatan,"ungkap Baihaqi.

Harusnya kata Baihaqi, permasalahan kekosongan obat tidak lagi terjadi di Instalasi farmasi faskes. Pasalnya, sejak tahun 2010 sampai 2018, Pemerintah Aceh selalu membayar premi asuransi kesehatan masyarakat kepada BPJS Kesehatan yang rata-rata mencapai Rp500 milyar pertahun.

"Artinya, selain dana dari Pemerintah Pusat, BPJS Kesehatan juga mendapat suntikan dana dari Pemerintah Aceh, sehingga tidak ada alasan terjadi kekosongan obat di faskes-faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," kata Baihaqi.

Menanggapi antrian panjang yang terjadi di RSUZA, dr. Fahrul Rizal perwakilan rumah sakit plat merah yang hadir dalam diskusi mengaku manajemen RSUZA terus berupaya mencari solusi untuk mengatasinnya. Namun Fahrul menjamin tidak ada pasien peserta BPJS Kesehatan yang menjalani rawat inap dirumah sakit itu dibebani membeli obat.

"Karena semua kebutuhan obat tersedia untuk pasien dan saat ini beberapa sistem layanan sudah mengalami perbaikan karena RSUZA telah menerapkan sistem online," kata Fahrul.

Sementara itu terkait adanya pasien yang harus membeli obat, perwakilan RSUD Meuraxa, dr. Ihsan, mengaku, kondisi tersebut terjadi akibat keterbatas kemampuan rumah sakit dalam membeli obat. Itu juga terjadi akibat tidak tersedia obat-obatan di distributor.

"Ini (ketersediaan obat didistributor) juga menyebabkan kekosongan obat di RSUD Meuraxa. Dulu stok obat bisa untuk 3 bulan, tapi sekarang hanya cukup untuk 1 bulan. Tapi prinsipnya pasien tetap harus dapat obat dan dokter tidak boleh meresepkan obat kepada pasien untuk dibeli diluar," ungkap Ihsan.

Selain perwakilan pemerintah diskusi kata Baihaqi turut diikuti sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan media. Dalam diskusi juga timbul saran agar pemerintah Aceh membentuk BUMD yang mengelola ke-farmasian untuk mengatasi kekosongan obat.
Bayar Premi Hingga Rp 500 Miliar, Kekosongan Obat Masih Terjadi
Ilustrasi [Foto: pixabay.com]
"Selama ini belum ada, jadi kehadiran BUMD ini bisa menjadi solusi. Jika dihitung-hitung akan ada anggaran sebesar Rp350 miliar yang akan berputar di Aceh," ujar Baihaqi mengutip saran yang berkembang dalam diskusi.

Sumber: ajnn.net