Type something and hit enter

By On
Catatan Baihaqi | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menjadi sorotan di Aceh saat ini. Sorotan ini muncul setelah mendapatkan satu kasus korban pembacokan yang tidak ditanggung seluruh biaya pengobatan oleh BPJS Kesehatan.

Kondisi ini tentu membuat berang banyak pihak. Pasalnya Aceh sebelumnya memiliki skema kesehatan gratis tersendiri yaitu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Selama program JKA masih berjalan di Aceh, seluruh biaya pengobatan gratis dan pasien cukup memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saat berobat.

Pemerintah Aceh menganggaran anggaran untuk JKA dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Selama JKA masih berlaku, sebelum digabungkan dalam skema BPJS Kesehatan secara nasional, seluruh pasien terlayani dengan baik untuk pengobatan di rumah sakit pemerintah atau yang ada kerjasama dengan JKA.

Namun setelah Pemerintah Pusat menggabungkan skema kesehatan gratis diintegrasikan dalam BPJS Kesehatan. Terutama setelah ditetapkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, ada sejumlah jenis layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Ini seperti tercantum pasal 52 ayat (1) disebutkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin pada huruf (r) pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan s3ksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tentu ini menurut penilaian Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) cukup diskriminatif, karena telah menangkangi hak-hak masyarakat yang seharusnya didapatkan oleh warga untuk pengobatan secara gratis.

Oleh karena itu, Koordinator Bidang Hukum dan Politik, MaTA, Baihaqi meminta kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memprotes aturan tersebut. Pasalnya, setiap tahun Pemerintah Aceh selalu membayarkan Rp 500 miliar lebih kepada BPJS Kesehatan untuk diikutkan masyarakat Aceh dalam layanan kesehatan.
Pemerintah Aceh Diminta Tolak BPJS Kesehatan
Ilustrasi [Foto: google]

“Secara manusiawi, tidak ada masyarakat yang ingin dianiaya, tidak ada masyarakat yang ingin mengalami kekerasan s3ksual dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam aturan tersebut,” kata Baihaqi.

Setelah Pemerintah Aceh melakukan protes tidak mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah usat. Baihaqi meminta Pemerintah Aceh bisa lebih tegas dan keluar dari skema BPJS Kesehatan. Dari pada harus bertahan pada skema tersebut, akan tetapi layanan kesehatan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Aceh.

“Aturan jaminan kesehatan merugikan masyarakat, MaTA minta pemerintah Aceh keluar dari skema BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Sumber: Habadaily.com