Type something and hit enter

By On
Catatan Baihaqi | Kasus indikasi korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) CT-Scan dan Kardiolagi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainol Abidin adalah salah satu lama yang terjadi di Aceh. Kasus ini bermula dari temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRA tahun 2009 silam.

Sejak saat itu, kasus ini bergulir dan menjadi perhatian banyak masyarakat di Aceh. Atas dasar itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh tepat pada tahun 2009 mulai mendalami dan melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur korupsi.

Sebagai informasi, anggaran untuk pengadaan Alkes CT-Scan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2008 dengan pagu anggaran Rp 17,6 milyar. Dalam proses pengadaan, panitia pengadaan diduga melakukan mark-up (penggelembungan harga) dari harga yang sebenarnya yang hanya Rp 11 milyar sehingga menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp 7,4 milyar.

Sedangkan pagu anggaran untuk pengadaan Alkes Kardiologi sebesar Rp 39 milyar juga bersumber dari APBA 2008 dan potensi kerugian mencapai Rp 8,2 milyar yang juga diduga dilakukan mark-up oleh panitia pengadaan.

Kemudian tepat pada Juli 2014, Kejati Aceh meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Dan pada saat itu, Direktur RSUZA, dr Taufik Mahdi SpOG dan Kepala Bagian Sublayanan dan Program RSUZA, Toni ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan monitoring Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perjalan waktu, kasus ini terkesan berjalan di tempat sehingga pada Juni 2018 silam, KPK men-supervisi kasus tersebut. Dalam pernyataanya, Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Fikri menyampaikan, kasus tersebut menjadi prioritas dalam penyidikan dan berkomitmen mengawal sampai ke tahapan penuntutan.

Setelah disupervisi oleh KPK, tepat pada Oktober 2018 Kejati Aceh menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus pengadaan Alkes tersebut. Mereka yang dijadiin tersangka adalah Ketua Pelelangan Pengadaan, Said Usman, S.Pd M.Kes dan Sekretarisnya dengan inisial Muhazar.

Selain itu, Kejati Aceh juga menetapkan Kuasa Direktur CV. Mutiara Indah Permai Bukhari Ibrahim sebagai tersangka. Penetapan tersangka baru ini semakin menguatkan adanya unsur korupsi dalam kasus tersebut..

Namun, tepat pada 23 Januari 2019 Kejati Aceh melalui Kepala Kejati Aceh, Irdam SH MH menyampaikan bahwa pengusutan kasus indikasi korupsi pengadaan Alkes CT-Scan dan Kardiologi di RSUD Zainol Abidin dihentikan.

Dasar pertimbangannya adalah karena aktor yang diduga terlibat telah mengembalikan kerugian negara, sehingga Kejati Aceh tidak menemukan lagi adanya unsur korupsi dalam kasus tersebut, khususnya unsur kerugian negara.
Kasus Indikasi Korupsi Pengadaan Alkes di RSUD Zainol Abidin
Ilustrasi
Berdasarkan pasal 4 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”