Kasus Indikasi Korupsi Kemenag Aceh Stagnan

November 19, 2017
Catatan Baihaqi - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera menuntas kasus indikasi korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh. Kasus dengan nilai Rp 1,16 miliar dari pagu Rp 1,2 miliar awalnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, tapi kemudian penanganannya ditarik ke Kejati Aceh dengan dalih kasus ini merupakan kasus besar yang menjadi perhatian publik.

Berdasarkan catatan MaTA, pada saat penangan perkara ini oleh Kejari Banda Aceh, sudah ada dua oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka, PPK pada Kemenag Aceh dan Direktur Utama PT Supernova. Namun, ketika kasus ini ditangani oleh Kejati Aceh, belum ada perkembangan apapun bahkan stagnan. Penarikan penanganan oleh Kejati Aceh patut diduga sebagai bagian untuk melindungi oknum lain yang ikut serta dalam kasus ini.

MaTA : Kejati Aceh Jangan Lindungi Oknum yang Terlibat
Bagi MaTA, alasan yang diutarakan oleh Kejati Aceh karena kasus ini kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, patut diduga sebagai alasan yang mengada-ngada. Sebelumnya, Kejari Banda Aceh juga sudah pernah menangani kasus indikasi korupsi pengadaan Damkar. Kasus ini juga merupakan kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, kenapa penanganannya tidak ditarik ke Kejati Aceh? Apa karena oknum yang diduga terlibat tidak memiliki relasi hingga ke Kejaksaaan Agung (Kejagung) dan ke Kementrian?

Baihaqi
Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA
Disisi lain, MaTA menilai dalam kasus ini bukan hanya dua orang yang terlibat. Namun, patut diduga ada aktor lain yang terindikasi kuat ikut serta bermain dalam menggerogoti uang negara. Sesuai dengan catatan MaTA, penyidik menemukan beberapa kegiatan fiktif yang dilakukan oleh PT Supernova. Meski tidak dikerjakan, tapi anggarannya bisa dicairkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anggaran bisa cair kalau tidak ada oknum yang memiliki kuasa untuk menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM)?

Untuk itu, MaTA mendesak Kejati Aceh jangan hanya fokus pada dua oknum yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Follow the money juga perlu dilakukan oleh penyidik Kejati Aceh, sehingga oknum-oknum yang ikut serta menerima aliaran dana juga bisa dipastikan untuk dijerat secara hukum. MaTA melihat, hal ini sangat mudah dilakukan oleh Kejati Aceh terlebih track perjalanan kasus ini sudah dikantongi oleh penyidik di Kejari Banda Aceh. Selain itu, penting juga bagi Kejati Aceh untuk memastikan oknum-oknum lain dibalik PT Supernova yang ikut memainkan peran penting dalam perkara ini.

MaTA berharap, Kejati Aceh harus serius mengusut tuntas kasus ini, sehingga dugaan-dugaan miring terhadap Kejati Aceh dapat ditepis. Terlebih, saat ini Kejati Aceh sudah dipimpin oleh orang baru. Kasus indikasi korupsi perencanaan pembangunan Kakanwil Kemenag Aceh menjadi pembuktian bahwa Kajati Aceh yang baru serius terhadap pemberantasan korupsi di Aceh.

Banda Aceh, 11 November 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik

Pertanyakan Kasus Dana Desa, Warga Datangi Kejari Aceh Utara

Oktober 24, 2017
Catatan Baihaqi - Perangkat tuha peut bersama warga Desa Glok Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara pada Senin (23/10), mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara untuk mempertanyakan kasus dugaan penyelewengan dana desa tahun 2016 yang dilaporkan sebelumnya. Warga ingin mengetahui perkembangan atas laporan yang sudah mereka sampaikan kepada jaksa.

Sebagaimana dikutip dari Serambi Indonesia, Untuk diketahui, pada 23 Agustus 2017 warga Desa Glok Aron melaporkan ke Kejari Aceh Utara tujuh item proyek yang diduga bermasalah. Dalam surat yang diteken ketua tuha peut dan warga, tujuh item tersebut adalah, pelebaran jalan Dusun Alhuda dengan dana Rp 33,4 juta tapi warga tak mengetahui lokasi pelebaran jalan tersebut, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan dana Rp 57,4 juta yang sampai sekarang pengurusnya belum terbentuk dengan alasan sudah dialihkan ke bentuk fisik.

Kemudian dana untuk kanopi meunasah Rp 30 juta, sampai sekarang belum dikerjakan. Selanjutnya, pembangunam saluran pembuang dengan anggaran Rp 61,1 juta di Dusun Syeh Cut yang sudah dikerjakan pada 2015, sehingga 2016 tidak dikerjakan lagi meskipun tetap dialokasikan dana. Lalu pembangunan Polindes dengan dana Rp 47 juta, dikerjakan tak sesuai dengan rincian anggaran biaya (RAB), dan sampai sekarang belum rampung.

Pembangunan lain yang diduga bermasalah adalah jalan rabat beton dengan dana Rp 135 juta, dan tidak dikerjakan dengan sesuai dengan RAB. Terakhir adalah soal aset desa Rp 69 juta yang bersumber dari Badan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) yang dijanjikan dikembalikan keuchik pada 31 Agustus 2016, tapi belum ditunaikan. Dari tujuh item tersebut, empat di antaranya diduga fiktif.

“Jadi tujuan kami hari ini ke jaksa untuk mempertanyakan perkembangan kasus tersebut setelah kami laporkan pada 23 Agustus,” ujar Ketua Tuha Peut Desa Glok Aron, Mahmud didampingi anggota Khairunnas dan sejumlah warga kepada Serambi, kemarin. Ia berharap agar jaksa segera memproses kasus tersebut.

Sementara itu, Keuchik Glok Aron, Mahmuddin yang dihubungi Serambi, tak berhasil dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan. Berulangkali upaya Serambi menghubungi ke handphone-nya, tapi tidak aktif atau tak tersambung.
Pertanyakan Kasus Dana Desa, Warga Datangi Kejari Aceh Utara
Pertanyakan Kasus Dana Desa, Warga Datangi Kejari Aceh Utara

Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi kepada Serambi menyebutkan, kasus itu harus diungkap tuntas, sehingga menjadi pelajaran bagi keuchik lain agar tidak melakukan hal yang sama. “Kita berharap kepada aparat penegak hukum serius mengungkap kasus tersebut,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Edi Winarto MH melalui Kasi Intel Erning Kosasih SH kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, laporan dari warga sudah diterima beberapa waktu lalu dan pihaknya sedang mempelajari kasus itu, di mana nantinya hasilnya akan disampaikan kepada warga. “Ada warga dari Glok Syamtalira Aron datang ke kantor untuk mempertanyakan kasus itu, dan sudah kita jelaskan bahwa sekarang dalam proses telaah,” katanya.

Inspektorat Aceh Utara jangan Tutupi Temuan Dana Desa Gampong Glok

Oktober 23, 2017
Catatan Baihaqi - Berdasarkan penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Inspektorat Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dana desa di gampong Glok, kecamatan Syamtalira Aron. Dalam pemeriksaan tim dari Inspektorat yang dipimpin oleh Dewi Hanifa, Geuchik gampong Glok mengakui telah membagi-bagikan uang kepada sejumlah warga. Disisi lain geuchik juga membenarkan bahwa dalam pengelolaan dana desa tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat.

MaTA berharap, Inspektorat Aceh Utara tidak menutup-nutupi atas temuan lapangan ini, apalagi berusaha melindungi oknum yang diduga terlibat. Selain itu, penting juga bagi Inspektorat untuk memastikan kemana saja dan siapa saja yang menikmati hasil dugaan penyimpangan dana ini. Sehingga dapat mengungkap keseluruhan oknum yang ikut serta “bermain” dalam dugaan penyimpangan dana desa di gampong Glok. Temuan dari tim Inspektorat ini nantinya dapat dijadikan dasar bagi Kejari Lhoksukon untuk memproses kasus ini secara tuntas.
Inspektorat Aceh Utara jangan Tutupi Temuan Dana Desa Gampong Glok

Hasil penelusuran MaTA, kasus dugaan penyimpangan dana desa di gampong Glok sudah pernah dilaporkan oleh masyakat ke Kejari Lhoksukon pada Agustus silam. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejari juga sudah pernah meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan laporan dari masyarakat. MaTA berharap, Kejari serius mengungkap kasus ini dan memastikan semua oknum yang terlibat dapat ditindak sesuai dengan hukum. Ini bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain yang mencoba “bermain-main” dengan dana desa.

Pengawasan Semua
Berdasarkan monitoring MaTA, sejumlah kasus indikasi korupsi dana desa diberbagai wilayah mulai mencuat ke permukaan dengan berbagai modus yang dilakukan. Kalau tidak dibendung, dengan pencegahan yang konkrit, tentu akan menjadi bom waktu bagi semua pihak. Inspektorat juga harus melakukan pemeriksaan yang intens, jangan hanya melihat dokumen dibalik meja tanpa ada pemeriksaan dilapangan. MaTA melihat, pemeriksaan atas penggunaan desa oleh Inspektorat bisa menjadi alat untuk pencegahan penyimpangan dana desa.

Disisi lain, Kapolsek diseluruh wilayah juga telah ditugaskan untuk melakukan pengawasan dana desa. Hal ini berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo pada 20 Oktober kemarin. Nota kesepahaman ini harus dipahami secara benar, jangan sampai nanti disalah artikan apalagi digunakan sebagai alat oleh oknum tertentu untuk meminta “jatah” dari dana desa. Untuk itu, harus adanya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa kedepan.

Lhokseumawe, 21 Oktobet 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik

MaTA desak Kejari Aceh Utara Usut Tuntas Kasus Dana Desa

Oktober 21, 2017
Catatan Baihaqi - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon untuk segera mengusut tuntas kasus dana desa yang diduga dikorupsi oleh Keuchik Glok, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

“Tidak ada dalih lagi bagi Kejari Lhoksukon untuk menunda pengusutan kasus tersebut,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi sebagaimana dikutip dari Kanalaceh.com, Jumat (20/10).

Sebab, menurutnya, pengakuan yang disampaikan oleh Keuchik Glok kepada Inspektorat Aceh Utara pada Kamis (19/10) harus dijadikan oleh Kejari Aceh Utara menindaklanjuti pengusutan kasus ini yang sebelumnya pernah dilaporkan oleh warga. Simak pengakuan Geuchik kepada Inspektorat di sini Diperiksa Tim Inspektorat, Ini Pengakuan Keuchik Gampong Glok terkait Dana Desa

“MaTA akan terus mengawal pengusutan kasus ini oleh Kejari Lhoksukon. Hal ini agar menjadi pembelajaran bagi keuchik lainnya di Aceh Utara dalam pengelolaan dana desa,” ujar Baihaqi.
MaTA desak Kejari Aceh Utara Usut Tuntas Kasus Dana Desa
MaTA desak Kejari Aceh Utara Usut Tuntas Kasus Dana Desa

Selain itu, dia juga menilai seharusnya Keuchik Glok sudah bisa dinonaktifkan dari jabatannya oleh Bupati Aceh Utara.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Gampong Glok menilai bahwa keuchik telah melakukan penyelewengan dana desa, penyimpangan proyek dan sejumlah kasus pembangunan proyek fiktif. Indikasi penyimpangan dan proyek fiktif tersebut terjadi pada 2016 dengan memakai anggaran dana desa.

Pengawasan Dana Desa Tidak Serta Merta Membatasi Peran Masyarakat

Oktober 21, 2017
Catatan Baihaqi - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, pemberian tugas pengawasan dana desa kepada Kapolsek tidak serta merta membatasi peran masyarakat dalam mengawasi dana desa.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Politik dan Hukum MaTA, Baihaqi sebagaimana dikutip dari www.acehtrend.co menyikapi hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo. Simak beritanya disini Mulai Hari Ini Kapolsek Bertanggungjawab Awasi Dana Desa

“Artinya, masyarakat juga berhak mengawasi pengelolaan dana desa. Ini penting dipahami sehingga tidak disalah artikan nantinya, ” katanya pada aceHTrend, Jumat (20/10/2017).

Agar, kewenangan pengawasan dana desa tidak hanya berada di bawah kewenangan jajaran kepolisian tapi juga masyarakat.

MaTA berharap, dengan adanya nota kesepahaman ini, kasus-kasus dana desa yang selama ini sudah ditangani oleh jajaran kepolisian, harus segera dituntaskan. Disisi lain, jajaran kepolisian harus melahirkan inovasi-inovasi baru untuk pencegahan penyimpangan dana desa.

Kendatipun demikian, Baihaqi menilai, kesepakatan itu adalah sebagai bentuk perhatian serius pemerintah untuk memastikan pengelolaan dana desa yg bertanggung jawab.

“Nota kesepahaman ini menjadi acuan bagi pihak yang menandatangani. Nota kesepahaman ini juga untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana Desa,” katanya.
Pengawasan Dana Desa Tidak Serta Merta Membatasi Peran Masyarakat
Pengawasan Dana Desa Tidak Serta Merta Membatasi Peran Masyarakat

Menurut Baihaqi, berdasarkan nota kesepahaman tersebut, terdapat beberapa ruang lingkup yang diatur, salah satunya penguatan pengawasan dana desa dan juga penegakan hukum terkait dana desa.

Selain itu lanjutnya, dalam nota kesepahaman teesebut juga diatur tentang pembiayaan, dimana disebutkan bahwa pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan kepada masing-masing para pihak.

“Jangan sampai untuk menjalankan nota kesepahaman ini, juga dibebankan pada dana Desa,” pesan Baihaqi.

Aceh Utara Belum Miliki Daftar Informasi Publik

Oktober 19, 2017
Catatan Baihaqi - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh Utara segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana diwajibkan dalam UU No 14 Tahun 2008. Berdasarkan sidang pembacaan putusan sengketa infomasi publik antara kelompok perempuan dampingan MaTA dengan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh dan PPID Pembantu serta Atasan PPID terungkap bahwa Pemerintah Aceh belum memiliki DIP. Sidang pembacaan putusan ini diselenggarakan di Ruang persidangan Komisi Infomasi Aceh (KIA) pada 18 Oktober 2017.

Menurut MaTA, DIP ini penting bagi pemerintah Aceh Utara sebagai basis awal tentang informasi apa saja yang dikuasai. Selain itu, berdasarkan penelusuran MaTA, Komisi Infomasi Aceh (KIA) juga akan melakukan penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi public di daerah, dimana salah satu penilaiannya adalah ketersediaan DIP. Tanpa ada DIP di pastikan Aceh Utara akan mendapat peringkat paling bawah.

Selain DIP, Aceh Utara juga tidak memiliki data/informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita. Padahal, PT MPT ini sudah “mengeruk” hasil kekayaan Aceh Utara. Tanpa mengantongi informasi-informasi ini, bagaimana mungkin Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan ini.

Bagi MaTA dan kelompok perempuan, informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Amdal PT MPT akan digunakan sebagai basis data untuk melakukan review izin. Terlebih Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, pada pemerintahan periode sebelumnya telah mendesak Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan ini. Pasalnya, menurut Bupati Aceh Utara, perusahaan yang beroperasi di wilayah Cot Girek ini diduga kuat telah merusak hutan Aceh Utara yang mengakibatkan banjir bandang.

Namun, hingga sampai saat ini, belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi perusahaan tersebut, meskipun telah ada desakan dari banyak pihak. Untuk itu, MaTA berharap Pemerintah Aceh Utara perlu mengumpulkan informasi mengenai perusahaan ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengusulan apakah izin usaha perusahaan dapat diperpanjang atau dihentikan.
Aceh Utara Belum Miliki Daftar Informasi Publik
Aceh Utara Belum Miliki Daftar Informasi Publik

Disisi lain, MaTA juga merasa aneh bahwa pemerintah Aceh Utara tidak memiliki informasi mengenai hasil evaluasi atau review berkala perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Utara. Dalam Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 44 ayat (1) mengamatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

Dan ayat (3)-nya menyebutkan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. Tanpa adanya hasil evaluasi atau review ini, patut diduga Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya tidak melakukan apapun untuk evaluasi-evaluasi perusahaan-perusahaan tersebut.

Banda Aceh, 19 Oktobet 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Politik dan Hukum

Tindak Pejabat Korupsi, KPK Ditantang Lancarkan Operasi Tangkap Tangan di Aceh

Oktober 08, 2017
Catatan Baihaqi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini gencar melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat korup di daerah. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta meminta KPK ikut turun melakukan OTT di Aceh.

Sebagaimana dirilis Okezone.com pada 27 September 2017, mereka mendukung penuh upaya penindakan pelaku korupsi melalui operasi tangkap tangan di daerah. KPK diminta ikut menjaring pejabat di Aceh yang melakukan suap dan perilaku korupsi lainnya.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik Lembaga MaTA, Baihaqi mengatakan, pejabat daerah yang terjaring OTT atas dugaan korupsi, akan berdampak positif di nusantara. Pihaknya juga meminta lembaga anti rasuah itu turun ke Aceh menjaring para koruptor.

“Di Aceh tentu juga harus menjadi perhatian KPK dalam persoalan OTT ini. Karena tidak tertutup kemungkinan praktik korupsi juga terjadi dan gencar di Aceh. Apalagi persoalan transaksi keuangan, proses suap dan lainnya,” kata Baihaqi saat dihubungi Okezone dari Jakarta, Rabu (27/9/2017).
KPK Ditantang Lancarkan Operasi Tangkap Tangan di Aceh
KPK Ditantang Lancarkan Operasi Tangkap Tangan di Aceh

Menurutnya, berdasarkan survei KPK, Aceh berada di peringkat kelima yang menjadi perhatian KPK. Berdasarkan radar KPK, angka korupsi di Aceh kian meningkat.

“MaTA mengharap KPK tidak menutup mata untuk kondisi di Aceh. Kita mendesak KPK untuk campur tangan dalam penegakan antikorupsi (di Aceh),” tukasnya.

KPK memang belum pernah melancarkan OTT di Aceh. Namun, banyak indikasi korupsi yang dilaporkan ke KPK oleh para aktivis antikorupsi di Aceh.

Aceh merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Banyak anggaran dikucurkan ke Aceh tiap tahun, sehingga sangat rentan dikorupsi. Terlebih banyaknya anggaran yang mengalir ke Aceh ternyata belum berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyatnya sampai sekarang.

Hingga September 2017, setidaknya enam pejabat daerah terjaring OTT oleh KPK. Yakni Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; Bupati Pemekasa, Achmad Syafii Yasin; Walikota Tegal, Siti Masitha; Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain; Walikota Baru, Eddy Rumpoko; dan Walikota Cilegon, TP Iman Ariyadi.

APBK Perubahan Aceh Utara Kembali Telat

Oktober 08, 2017
Catatan Baihaqi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara hingga Sabtu (7/10) kemarin, belum mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2017 ke DPRK setempat. Padahal, waktu realisasi anggaran hanya tersisa sekitar dua bulan lagi, sehingga diprediksi akan berdampak pada pekerjaan khususnya proyek fisik.

Berdasarkan catatan Serambi Indonesia yang dirilis pada Minggu, 8 Oktober 2017, keterlambatan pengajuan KUA-PPAS Perubahan sudah lazim terjadi di Aceh Utara. Artinya, bukan hanya tahun ini saja terlambat, tapi tahun-tahun sebelumnya juga sering telat. Prediksinya, jika sampai sekarang belum diajukan, maka pengesahan perubahan APBK 2017 paling cepat akhir Oktober 2017, sehingga waktu realisasi angggaran efektifnya cuma satu bulan 15 hari.

“Ya, belum kita ajukan KUA-PPAS ke dewan, karena sekarang kita masih verifikasi soal bantuan hibah dan juga bantuan sosial di sejumlah SKPK. Ini karena ada beberapa instansi yang tak mengajukan secara lengkap usulannya, sehingga Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus menjemput,” jelas Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz MH menjawab Serambi, Sabtu (7/10).

Disebutkannya, sekarang ini Pemkab sudah mengintensifkan penyusunan dan jika ada kendala dalam penyusunan langsung mengadakan rapat agar dapat secepatnya diselesaikan. “Kemungkinan, dalam beberapa hari ke depan sudah rampung kita susun, sehingga pada akhir bulan ini sudah dapat disahkan,” ujar Sekda sembari mengakui kalau proses pengajuan perubahan APBK 2017 memang sudah terlambat dari jadwal yang ditetapkan.
APBK Perubahan Aceh Utara Kembali Telat
APBK Perubahan Aceh Utara Kembali Telat

Menurut Abdul Aziz, Bupati Aceh Utara sudah menyampaikan kepada semua kepala SKPK supaya tak keluar daerah selama penyusunan KUA-PPAS tersebut, agar tak terkendala nantinya. “Hal ini sudah lama kita sampaikan, dan ini juga kita sampaikan tiap kali pembahasan,” tukasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, harusnya jika diajukan perubahan sudah dipersiapkan usulannya pada Juli lalu, agar pada Agustus sudah dapat diajukan. Sehingga realisasi anggaran nantinya tidak buru-buru atau hanya kejar tayang, terutama untuk proyek fisik.

“Perubahan itu memang tidak wajib. Tapi ketika diajukan itu harus sesuai dengan jadwal. Sebab, terlambatnya pengajuan bisa berdampak pada pengerjaan proyek fisik karena mengejar waktu, dan ini berpotensi terjadinya korupsi,” ulas Baihaqi. “Misalnya, anggaran dicairkan 100 persen sebelum pekerjaan selesai, untuk menghindari anggaran tak bisa dicairkan atau tutup buku. Hal ini selama ini sering terjadi,” pungkasnya.

Anggota DPRK Aceh Utara, Dr Zainuddin IBA menyebutkan, harusnya masa kepemimpinan sekarang jadi masa perbaikan bagi Bupati sekarang, karena sudah berpengalaman selama lima tahun yang lalu. “Jangan tiap tahun terlambat pengajuannya, karena ini bisa berdampak pada proyek fisik dan program lain, sehingga masyarakat tak bisa menikmati hasil dari pembangunan,” jelasnya kepada Serambi, kemarin.

“Harusnya pemerintah baru juga disertai dengan semangat baru, meskipun stok lama. Patuhi jadwal yang sudah ditentukan, sehingga nantinya pembahasannya maksimal dan tidak terburu-buru. Kita berharap kepada Pemkab untuk bisa memperbaiki kebiasaan ini ke depannya, jangan harus diperingatkan berulangkali,” tukas Zainuddin.(jaf)

MaTA Desak Kejari Tuntaskan Kasus Dana Desa di Gampong Glok

Oktober 05, 2017
Catatan Baihaqi - Masyarakat Transpransi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon segera menuntaskan kasus indikasi korupsi dana desa di Gampong Glok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara tahun 2016. Kasus ini sendiri sudah pernah dilaporkan oleh perwakilan masyarakat ke Kejari setempat pada 23 Agustus lalu. Namun, hingga sampai saat ini belum ada kejelasan kapan kasus tersebut akan dituntaskan, meskipun Kejari Lhoksukon sudah pernah meninjau langsung ke lapangan.

Beberapa potensi penyimpangan yang dilaporkan oleh perwakilan masyarakat ke Kejari Lhoksukon antara lain pengerjaan polindes yang tidak selesai dan indikasi beberapa pembangunan fiktif. Disamping itu, akibat adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana desa di Gampong Glok, Bendahara gampong setempat juga ikut mengundurkan diri. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak harmonisan antar aparatur desa yang berimbas pada pengelolaan pemerintah.

Berdasarkan penelusuran MaTA, kasus indikasi korupsi dana desa di Gampong Glok ini bukan yang pertama terjadi. Pada tahun 2015, kasus serupa juga pernah terjadi, tapi oleh masyarakat diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, kasus indikasi korupsi dana desa di Gampong Glok tahun 2016 sudah sepatutnya segera dituntaskan oleh Kejari Lhoksukon sehingga tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang.
MaTA Desak Kejari Tuntaskan Kasus Dana Desa di Gampong Glok
MaTA Desak Kejari Tuntaskan Kasus Dana Desa di Gampong Glok

Sesuai dengan cacatan MaTA, hingga sampai saat ini belum ada kasus indikasi korupsi dana desa yang mampu dituntaskan oleh Kejari Lhoksukon. Padahal, sudah beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kejari Lhoksukon. MaTA sendiri juga pernah melaporkan kasus indikasi korupsi dana desa di Gampong Cot Kupok Baktya Barat Aceh Utara. Namun, kasus ini dihentikan dengan dalih tidak ada potensi kerugian.

Untuk itu, MaTA berharap laporan indikasi korupsi dana desa di Gampong Glok kecamatan Syamtalira Aron Aceh Utara tidak mengikuti jejak kasus dana desa di Cot Kupok. Sehingga cita-cita pengalokasian dana desa dapat tercapai untuk kesejahteraan masyarakat.


Banda Aceh, 03 Oktober 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik