Catatan Baihaqi

Catatan Baihaqi - Siapa yang tidak pernah mendengar korupsi? Saya percaya semua kita pasti tidak asing dengan kata korupsi. Paling minimal pernah membacanya di media massa. Semoga saja yang sedang membaca ini tidak pernah terlibat sebagai pelakunya, walaupun kecil adanya.

Korupsi adalah satu dari sekian banyak persoalan negeri ini yang belum ada solusi yang konkrit. Bahkan, kejahatan ini semakin menjadi-jadi. Berbagai instrument hukum sudah dilahirkan sejak zaman Soekarno, Soeharto hingga sampai saat ini, akan tetapi belum juga korupsi dapat dibasmi.

Berdamai Dengan Korupsi

Dulunya kita hanya mendengar korupsi hanya terjadi dipemerintahan pusat, kemudian pelan-pelan menggerogoti pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota seiring diberlakukannya desentralisasi. Dan saat ini, kejahatan yang dikenal dengan extra ordinary crime telah merambah hingga pemerintahan desa.

Tak jarang dari kita yang mendengar desas desus korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Ada beberapa bahkan sudah mendapatkan vonis dari pengadilan tipikor karena terbukti menilep uang negara.

Pun demikian, masih juga muncul isu dana desa dengan wilayah dan pelaku berbeda. Ini membuktikan bahwa hukuman yang selama ini dijadikan sebagai bentuk pemberian efek jera belum memberikan konstribusi yang banyak.

Entah karena hukumannya terlalu ringan atau entah karena oknum pelaku ka kreuh utak. Namun yang pasti, korupsi belum juga mampu diberantas hingga sampai saat ini.

Terkait dengan beberapa hal tersebut, saya sendiri berkesimpulan bahwa masih ada sebagian diantara kita yang berdamai dengan korupsi. Dalam artian menganggap korupsi adalah hal yang biasa dan uang yang dikorupsi itu bersumber dari jen. Sehingga ada anggapan yang muncul "bah i cok laju keudeh, nyan ken peng jen keu jen."

Anggapan inilah yang membuat korupsi semakin menjadi-jadi dan menggurita. Berdamai dengan korupsi membuat sebagian besar kita apatis dan tidak mau peduli dengan apa yang terjadi. Bahkan yang lebih "sadis" ada anggapan nyan raseuki jih.

Lantas bagaimana, tumbuhkan rasa kepemilikan dalam diri kita bahwa uang itu adalah uang kita. Tanyakan dan pastikan setiap rupiah dikemanakan dan digunakan untuk apa. Kalau tidak berani sendiri, cobalah untuk membangun komunitas, misalkan komunitas peduli dana desa atau yang lain.

Bergeraklah secara bersama-sama untuk senantiasa melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana tersebut. Selain itu, bangun juga pemahaman kepada masyarakat lain bahwa korupsi itu adalah suatu perbuatan yang melanggar dengan berbagai kaidah. Saya rasa, pelan-pelan korupsi dapat dibasmi paling minimal didesa kita sendiri.

Tulisan ini sudah pernah di publish di https://steemit.com/corruption/@akubaihaqi/berdamai-dengan-korupsi-bukan-solusi-dfadba5acef8

Menurut Jack Bologne, korupsi timbul berdasarkan 4 unsur yang dia sebut sebagai teori GONE.
G = Greedy (keserakahan)
O = Opportunity (peluang)
N = Needs (kebutuhan)
E = Expose (pengungkapan)

Tentu, semua kita pasti akan sangat marah bila barang atau harta benda kita dicuri. Bahkan tak jarang kita mendengar kalimat sumpah serapah yang dialamatkan kepada si pencuri ditambah sedikit 'sentuhan' tangan-tangan kekar. Ini adalah hal yang sangat wajar karena bentuk kemarahan yang tak terkendali.

Ditempat yang lain, mungkin kemarahan terhadap pencuri bisa dikatakan berlebihan. Bukan sumpah serapah saja, tapi lebih parah. Bahkan tak jarang nyawa si pencuri melayang. Padahal yang dicuri harganya tak seberapa, tapi nyawa yang menjadi gantinya, seperti berita yang pernah heboh beberapa waktu lalu.

Nikmatnya Berseragam Koruptor

Kemudian, kalau pun nyawanya tak melayang, si pencuri sudah barang pasti diserahkan ke aparat penegak hukum. Disana, mungkin saja kena lagi 'belaian' kasar tangan-tangan dan sedikit tendangan dari segelintir oknum. Setelah diperiksa, pemberkasan dan tuntutan selesai, Majelis Hakim yang langsung mengetuk palu 'keramat'.

Tak ada banding apalagi Peninjauan Kembali (PK) ke tingkatan pengadilan yang lebih tinggi. Pun setelah ia 'lulus' dari rumah binaan, sanksi sosial tetap masih ia dapatkan. Masyarakat memandang sinis. Dan tak jarang, keturunannya juga mendapatkan label yang serupa. Misalnya, William aneuk si Stephen pancuri.

Begitulah sedikit gambaran bagaimana cara 'menghargai' seorang pencuri. Marah dan emosi yang berlebih itu sudah barang pasti, karena kita selaku korban mendapatkan dampak langsung dari ulah si pencuri. Kehilangan harta benda yang telah susah payah kita usahakan dan kita jaga.

Akibat dampak langsung itu, kebanyakan kita tak pernah mau peduli apa yang melatarbelakangi dia mencuri. Mungkin karena dia dan keluarga belum makan, atau mungkin karena kebutuhan mendesak lainnya sehingga dia tergerak mengambil jalan pintas meski tak pantas.

Namun, apapun dalihnya yang namanya mencuri tetaplah mencuri. Pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau alasannya ini itu dan mendesak, tetap saja ada jalan yang pantas asalkan mau berusaha karena dunia ini tak selebar daun kelor. Pasti ada hamba Allah yang baik hati untuk bersedia membantu.

***

Bagaimana perlakuan terhadap koruptor? Saya berani jamin 1000%, perlakuannya akan sangat kontras dengan perlakuan terhadap pencuri sebagaimana saya uraikan diatas. Tak ada tonjok-tonjok yang berakibat rontoknya gigi depan si koruptor. Bahkan, tak sedikit pula diantara kita yang tak mau ambil pusing atas ulahnya itu. Hadeeuuhhhh....

Kalau pun ada yang marah, mungkin marahnya tak semarah seperti cerita terhadap pencuri. Hal ini karena kita tidak secara langsung akan 'menikmati' dampak dari kejahatan yang merugikan keuangan negara. Padahal jika ditelisik lebih jauh, korupsi adalah kejahatan kemanusian yang merusak segala sendi kehidupan.

Ada anggapan sebagian orang, uang yang dikorup itu bukan uang kita. "Meu peng negara, bah i cok keudeh, pajan sit lom nyoe ken jinoe" atau ada juga yang mencoba membela, "Apa gam nyan i jeubak korupsi karena karir gob nyan teungoh di ek on". Padahal, itu adalah anggapan yang keliru bahkan bisa dikategorikan sesat pikir.

Belum lagi ketika proses penyelidikan dan penyidikan memakan waktu yang cukup lama. Berbagai macam dalih dilahirkan oleh oknum penegak hukum. Belum keluar hasil audit kerugian negara lah, masih dalam tahap pengumpulan alat bukti dan keterangan lah. Dan seribu macam alasan lainnya yang membuat si pelaku tenang dan nyaman.

Pun setelah kasusnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi dan mendapatkan putusan Majelis Hakim, pelaku masih ada kuasa untuk banding. Tak puas, bisa kasasi dan bahkan sampai pada Peninjauan Kembali (PK). Ini membuktikan bahwa koruptor itu bukanlah orang miskin harta dan papa akan strategi pembelaan.

Biasanya, pelaku yang melakukan korupsi bukan dilatar belakangi karena kebutuhan mendesak, semisal belum makan atau anaknya tidak ada susu, tapi pada keserakahan dan ketamakan yang berlebih. Mereka bukanlah orang-orang yang miskin, melainkan orang-orang yang sedang mengemban amanah dan jabatan tinggi.

Sangat tidak mungkin, mereka korupsi karena dilatar belakangi karena kesulitan ekonomi. Menurut Jack Bologne, korupsi timbul dikarenakan 4 unsur yang dia sebut sebagai teori GONE. G berarti Greedy (keserakahan) kalau dalam bahasa Aceh lebih dikenal dengan Geureuda. O adalah singkatan Opportunity (peluang) dan N adalah Needs (kebutuhan) serta E berarti Expose (pengungkapan).

Terkait dengan teori yang disebut oleh Jack Bologne akan kita perdalam lagi dipostingan yang lain. Kembali lagi, ketika dalam proses binaan dirumah tahanan, tak jarang dari mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dan karena 'kenikmatan' itu, banyak diantara mereka yang mampu menyelesaikan dua atau tiga buku.

Kita pun terkadang bodoh. Mau membeli buku yang ditulis oleh pelaku korupsi. Meskipun sering kita mendengar, "walau dari mulut anjing, kalau itu baik tetap harus diterima". Kalau soal ini tak ada bantahan, tapi membeli buku yang ditulis oleh koruptor adalah soal lain. Saya melihat, pembelian buku ini adalah bentuk dukungan kita kepada mereka perusak tatanan bernegara.

Kemudian, setelah ia keluar dari hotel prodeo, sebagian kita memperlakukan ia bak baru pulang dari umrah atau haji. Ta peusijuk lagee raja dan jarang sekali ia mendapat label sebagaimana kita melabelkan pencuri seperti saya ceritakan diatas. Tak ada sanksi sosial yang ia dapat.

Sungguh enak menjadi mantan narapidana korupsi dari pada mantan narapidana pencurian. Saya pribadi melihat, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab korupsi tumbuh subur di negeri ibu pertiwi. Bahkan kini sudah mewabah sampai ke tingkat pemerintahan desa dan juga sektor keagamaan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memuliakan koruptor.

Catatan Baihaqi - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyampaikan hasil review perizinan terhadap 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh Tamiang kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tamiang. Harapannya, hasil review ini dapat dijadikan oleh Pemerintah Aceh Tamiang sebagai dasar untuk melakukan review terhadap keseluruhan perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang. Disamping itu, hasil yang disampaikan ini merupakan masukan dari MaTA sebagai bagian untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh Tamiang.

Penyampaian hasil review ini disampaikan dalam forum audiensi antara MaTA dengan Sekda Aceh Tamiang di ruang kerja sekda pada 18 Desember 2017. Dari pemerintah Aceh Tamiang dihadiri oleh, Razuardi, Sekda Aceh Tamiang, Muhammad Zein, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan juga Samsul Rizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sedang dari MaTA diwakili oleh Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik dan Sari Yulis, staf Bidang serta Riki Yuniagara dari LBH Banda Aceh selaku tim yang menyusun hasil review.

Dalam pertemuan tersebut MaTA menyampaikan bahwa hasil review ini merupakan kajian dari MaTA terhadap 3 perusahaan yang beroperasi di Aceh Tamiang, yakni PT Tenggulun Raya, PT Sinar Kaloy Perkasa Indo dan juga PT Mestika Prima Lestari Indah. Dalam paparannya, MaTA menyampaikan, review ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang didapat dari Pemerintah Aceh Tamiang melalui proses sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh (KIA). Hal ini untuk melihat apakah secara prosedur, perusahaan tersebut melanggar atau tidak.

Disisi lain, review ini juga dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan dimana perusahaan tersebut beroperasi dengan cara mengambil titik koordinat dan overlay peta yang tercantum dalam dokumen-dokumen perusahaan yang ada. MaTA juga melihat, apakah pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan luas area izin lahan yang diberikan oleh Pemerintah.

MaTA Temui Sekda Aceh Tamiang

Dalam pertemuan ini, beberapa temuan yang disampaikan oleh MaTA kepada Pemerintah Aceh Tamiang melalui Sekda Aceh Tamiang antara lain, Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan tumping tindih dengan kawasan hutan lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Selanjutnya pemberian rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Temuan lain yang disampaikan adalah penanaman sawit tanpa alas hak (sertifikat HGU) dan bahkan yang menarik beberapa perusahaan ini melakukan ekspansi diluar batas HGU yang diberikan.

Selain menyampaikan temuan terhadap 3 perusahaan ini, MaTA juga menyinggung keberadaan desa Batu Bedulang kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Lahan yang ditempati oleh warga Batu Bedulang adalah lahan HGU milik PTPN I karena lahan desa Batu Bedulang telah disapu oleh banjir bandang. MaTA berharap, lahan sekarang yang ditempati oleh warga Batu Bedulang dapat dibebaskan untuk pemukiman warga, terlebih izin HGU PTPN I akan berakhir dalam beberapa tahun mendatang. Jika tidak dibebaskan, warga Batu Bedulang tidak memiliki pemukiman, bahkan yang sangat disayangkan untuk lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak dimiliki.

Setelah mendengar penjelasan MaTA, Sekda Aceh Taming mengapresiasi kerja-kerja MaTA karena ini juga merupakan bagian dari kerja untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh Tamiang. Disisi lain, Sekda juga menyampaikan akan menindaklanjuti temuan ini dengan meminta dinas teknis menyusun rencana evaluasi dan memanggil perusahaan-perusahaan yang menjadi temuan. Kalau nanti ditemukan potensi pencaplokan lahan, perusahaan akan diminta mengembalikan pada fungsinya.

Aceh Tamiang, 18 Desember 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik

Catatan Baihaqi - Review atau peninjauan ulang terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang sedang beroperasi di Aceh wajib dilakukan oleh pemerintah. Hal ini untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kewajiban dan mematuhi seluruh prosedur yang berlaku. Demikian salah satu poin yang berkembang dalam seminar dengan tema Urgensi Review Izin Perusahaan Perkebunan di Aceh yang digelar oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di ruang pertemuan hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, (13/12)

Seminar untuk memaparkan hasil review terhadap 4 (empat) perusahaan perkebunan yang dilakukan oleh MaTA menghadirkan dua orang narasumber, Agung Dwinurcahya, aktivis Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) dan Riki Yuniagara, aktivis LBH Banda Aceh. Dalam seminar yang dipandu oleh Taufik Abda menghadirkan beberapa peserta dari unsur pemerintah daerah, masyarakat sipil dan juga akademisi serta praktisi yang ada di Banda Aceh.

Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Alfian, Koordinator MaTA, saat ini MaTA sedang fokus mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh. “Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah dengan melakukan review terhadap 4 (empat) perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Aceh Tamiang dan Aceh Timur”. Nantinya, MaTA juga akan menyampaikan hasil review ini kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan review izin secara menyeluruh keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh.

Selanjutnya, Agung Dwinurcahya dan Riki Yuniagara dalam paparan menyampaikan bahwa review izin yang dilakukan bersama MaTA bertujuan untuk memastikan apakah 4 (empat) perusahaan yang dijadikan sample telah mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. 4 (empat) perusahaan yang dijadikan sample adalah PT Mestika Prima Lestari Indah, PT Teunggulon Raya, PT Sinar Kaloy Perkasa Indo dan PT Tegas Nusantara. Proses review yang dilakukan melalui uji prosedur dan juga peninjauan langsung lapangan ke lokasi dimana keberadaan perusahaan.

Dari proses review ini, kami menemukan beberapa temuan antara lain HGU ke empat perusahaan sebagian berada dalam kawasan hutan lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), pemberian izin-izin tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum dan juga melalukan perambahan kawasan hutan lindung untuk budidaya perkebunan sawit. Selain itu, dalam kesempatan ini Agung Dwinurcahya juga menyampaikan sedikit kesulitan melakukan review karena keterbatasan data dan informasi yang dimiliki, meskipun MaTA sendiri sudah melakukan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk mendapatkan informasi yang utuh terhadap ke 4 perusahaan ini.

Selain itu, beberapa peserta yang hadir dari kegiatan seminar ini menyampaikan bahwa review izin terhadap seluruh perusahaan perkebunan penting untuk segera dilakukan. Ilyas Isti dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, “review secara menyeluruh perusahaan perkebunan harus segera dilakukan karena beberapa ditemukan adanya tumpang tindih”.

Pemerintah Wajib Review Izin Perusahaan Perkebunan di Aceh

Sedang Yarmen Dinamika, praktisi media menyampaikan bahwa review terhadap perusahaan perkebunan seperti yang dilakukan oleh MaTA harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh pemerintah. “Dari empat perusahaan yang direview oleh MaTA ditemukan beberapa potensi penyimpangan, bagaimana kalau direview secara menyeluruh pasti ditemukan potensi penyimpangan yang lain”. Disisi lain, Yarmen Dinamika menyoroti agar setiap penyelesaian konflik lahan jangan sampai merugikan masyarakat.

Banda Aceh, 13 Desember 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik

Catatan Baihaqi - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera menuntas kasus indikasi korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh. Kasus dengan nilai Rp 1,16 miliar dari pagu Rp 1,2 miliar awalnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, tapi kemudian penanganannya ditarik ke Kejati Aceh dengan dalih kasus ini merupakan kasus besar yang menjadi perhatian publik.

Berdasarkan catatan MaTA, pada saat penangan perkara ini oleh Kejari Banda Aceh, sudah ada dua oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka, PPK pada Kemenag Aceh dan Direktur Utama PT Supernova. Namun, ketika kasus ini ditangani oleh Kejati Aceh, belum ada perkembangan apapun bahkan stagnan. Penarikan penanganan oleh Kejati Aceh patut diduga sebagai bagian untuk melindungi oknum lain yang ikut serta dalam kasus ini.

MaTA : Kejati Aceh Jangan Lindungi Oknum yang Terlibat
Bagi MaTA, alasan yang diutarakan oleh Kejati Aceh karena kasus ini kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, patut diduga sebagai alasan yang mengada-ngada. Sebelumnya, Kejari Banda Aceh juga sudah pernah menangani kasus indikasi korupsi pengadaan Damkar. Kasus ini juga merupakan kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, kenapa penanganannya tidak ditarik ke Kejati Aceh? Apa karena oknum yang diduga terlibat tidak memiliki relasi hingga ke Kejaksaaan Agung (Kejagung) dan ke Kementrian?

Baihaqi Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA

Disisi lain, MaTA menilai dalam kasus ini bukan hanya dua orang yang terlibat. Namun, patut diduga ada aktor lain yang terindikasi kuat ikut serta bermain dalam menggerogoti uang negara. Sesuai dengan catatan MaTA, penyidik menemukan beberapa kegiatan fiktif yang dilakukan oleh PT Supernova. Meski tidak dikerjakan, tapi anggarannya bisa dicairkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anggaran bisa cair kalau tidak ada oknum yang memiliki kuasa untuk menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM)?

Untuk itu, MaTA mendesak Kejati Aceh jangan hanya fokus pada dua oknum yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Follow the money juga perlu dilakukan oleh penyidik Kejati Aceh, sehingga oknum-oknum yang ikut serta menerima aliaran dana juga bisa dipastikan untuk dijerat secara hukum. MaTA melihat, hal ini sangat mudah dilakukan oleh Kejati Aceh terlebih track perjalanan kasus ini sudah dikantongi oleh penyidik di Kejari Banda Aceh. Selain itu, penting juga bagi Kejati Aceh untuk memastikan oknum-oknum lain dibalik PT Supernova yang ikut memainkan peran penting dalam perkara ini.

MaTA berharap, Kejati Aceh harus serius mengusut tuntas kasus ini, sehingga dugaan-dugaan miring terhadap Kejati Aceh dapat ditepis. Terlebih, saat ini Kejati Aceh sudah dipimpin oleh orang baru. Kasus indikasi korupsi perencanaan pembangunan Kakanwil Kemenag Aceh menjadi pembuktian bahwa Kajati Aceh yang baru serius terhadap pemberantasan korupsi di Aceh.

Banda Aceh, 11 November 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik

Catatan Baihaqi - Perangkat tuha peut bersama warga Desa Glok Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara pada Senin (23/10), mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara untuk mempertanyakan kasus dugaan penyelewengan dana desa tahun 2016 yang dilaporkan sebelumnya. Warga ingin mengetahui perkembangan atas laporan yang sudah mereka sampaikan kepada jaksa.

Sebagaimana dikutip dari Serambi Indonesia, Untuk diketahui, pada 23 Agustus 2017 warga Desa Glok Aron melaporkan ke Kejari Aceh Utara tujuh item proyek yang diduga bermasalah. Dalam surat yang diteken ketua tuha peut dan warga, tujuh item tersebut adalah, pelebaran jalan Dusun Alhuda dengan dana Rp 33,4 juta tapi warga tak mengetahui lokasi pelebaran jalan tersebut, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan dana Rp 57,4 juta yang sampai sekarang pengurusnya belum terbentuk dengan alasan sudah dialihkan ke bentuk fisik.

Kemudian dana untuk kanopi meunasah Rp 30 juta, sampai sekarang belum dikerjakan. Selanjutnya, pembangunam saluran pembuang dengan anggaran Rp 61,1 juta di Dusun Syeh Cut yang sudah dikerjakan pada 2015, sehingga 2016 tidak dikerjakan lagi meskipun tetap dialokasikan dana. Lalu pembangunan Polindes dengan dana Rp 47 juta, dikerjakan tak sesuai dengan rincian anggaran biaya (RAB), dan sampai sekarang belum rampung.

Pembangunan lain yang diduga bermasalah adalah jalan rabat beton dengan dana Rp 135 juta, dan tidak dikerjakan dengan sesuai dengan RAB. Terakhir adalah soal aset desa Rp 69 juta yang bersumber dari Badan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) yang dijanjikan dikembalikan keuchik pada 31 Agustus 2016, tapi belum ditunaikan. Dari tujuh item tersebut, empat di antaranya diduga fiktif.

“Jadi tujuan kami hari ini ke jaksa untuk mempertanyakan perkembangan kasus tersebut setelah kami laporkan pada 23 Agustus,” ujar Ketua Tuha Peut Desa Glok Aron, Mahmud didampingi anggota Khairunnas dan sejumlah warga kepada Serambi, kemarin. Ia berharap agar jaksa segera memproses kasus tersebut.

Sementara itu, Keuchik Glok Aron, Mahmuddin yang dihubungi Serambi, tak berhasil dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan. Berulangkali upaya Serambi menghubungi ke handphone-nya, tapi tidak aktif atau tak tersambung.

Pertanyakan Kasus Dana Desa, Warga Datangi Kejari Aceh Utara

Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi kepada Serambi menyebutkan, kasus itu harus diungkap tuntas, sehingga menjadi pelajaran bagi keuchik lain agar tidak melakukan hal yang sama. “Kita berharap kepada aparat penegak hukum serius mengungkap kasus tersebut,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Edi Winarto MH melalui Kasi Intel Erning Kosasih SH kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, laporan dari warga sudah diterima beberapa waktu lalu dan pihaknya sedang mempelajari kasus itu, di mana nantinya hasilnya akan disampaikan kepada warga. “Ada warga dari Glok Syamtalira Aron datang ke kantor untuk mempertanyakan kasus itu, dan sudah kita jelaskan bahwa sekarang dalam proses telaah,” katanya.

Catatan Baihaqi - Berdasarkan penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Inspektorat Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dana desa di gampong Glok, kecamatan Syamtalira Aron. Dalam pemeriksaan tim dari Inspektorat yang dipimpin oleh Dewi Hanifa, Geuchik gampong Glok mengakui telah membagi-bagikan uang kepada sejumlah warga. Disisi lain geuchik juga membenarkan bahwa dalam pengelolaan dana desa tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat.

MaTA berharap, Inspektorat Aceh Utara tidak menutup-nutupi atas temuan lapangan ini, apalagi berusaha melindungi oknum yang diduga terlibat. Selain itu, penting juga bagi Inspektorat untuk memastikan kemana saja dan siapa saja yang menikmati hasil dugaan penyimpangan dana ini. Sehingga dapat mengungkap keseluruhan oknum yang ikut serta “bermain” dalam dugaan penyimpangan dana desa di gampong Glok. Temuan dari tim Inspektorat ini nantinya dapat dijadikan dasar bagi Kejari Lhoksukon untuk memproses kasus ini secara tuntas.

Hasil penelusuran MaTA, kasus dugaan penyimpangan dana desa di gampong Glok sudah pernah dilaporkan oleh masyakat ke Kejari Lhoksukon pada Agustus silam. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejari juga sudah pernah meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan laporan dari masyarakat. MaTA berharap, Kejari serius mengungkap kasus ini dan memastikan semua oknum yang terlibat dapat ditindak sesuai dengan hukum. Ini bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain yang mencoba “bermain-main” dengan dana desa.

Pengawasan Semua
Berdasarkan monitoring MaTA, sejumlah kasus indikasi korupsi dana desa diberbagai wilayah mulai mencuat ke permukaan dengan berbagai modus yang dilakukan. Kalau tidak dibendung, dengan pencegahan yang konkrit, tentu akan menjadi bom waktu bagi semua pihak. Inspektorat juga harus melakukan pemeriksaan yang intens, jangan hanya melihat dokumen dibalik meja tanpa ada pemeriksaan dilapangan. MaTA melihat, pemeriksaan atas penggunaan desa oleh Inspektorat bisa menjadi alat untuk pencegahan penyimpangan dana desa.

Disisi lain, Kapolsek diseluruh wilayah juga telah ditugaskan untuk melakukan pengawasan dana desa. Hal ini berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo pada 20 Oktober kemarin. Nota kesepahaman ini harus dipahami secara benar, jangan sampai nanti disalah artikan apalagi digunakan sebagai alat oleh oknum tertentu untuk meminta “jatah” dari dana desa. Untuk itu, harus adanya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa kedepan.

Lhokseumawe, 21 Oktobet 2017

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

dto

BAIHAQI
Koordinator Bidang Hukum dan Politik

Catatan Baihaqi - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon untuk segera mengusut tuntas kasus dana desa yang diduga dikorupsi oleh Keuchik Glok, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

“Tidak ada dalih lagi bagi Kejari Lhoksukon untuk menunda pengusutan kasus tersebut,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi sebagaimana dikutip dari Kanalaceh.com, Jumat (20/10).

Sebab, menurutnya, pengakuan yang disampaikan oleh Keuchik Glok kepada Inspektorat Aceh Utara pada Kamis (19/10) harus dijadikan oleh Kejari Aceh Utara menindaklanjuti pengusutan kasus ini yang sebelumnya pernah dilaporkan oleh warga. Simak pengakuan Geuchik kepada Inspektorat di sini Diperiksa Tim Inspektorat, Ini Pengakuan Keuchik Gampong Glok terkait Dana Desa

“MaTA akan terus mengawal pengusutan kasus ini oleh Kejari Lhoksukon. Hal ini agar menjadi pembelajaran bagi keuchik lainnya di Aceh Utara dalam pengelolaan dana desa,” ujar Baihaqi.

MaTA desak Kejari Aceh Utara Usut Tuntas Kasus Dana Desa

Selain itu, dia juga menilai seharusnya Keuchik Glok sudah bisa dinonaktifkan dari jabatannya oleh Bupati Aceh Utara.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Gampong Glok menilai bahwa keuchik telah melakukan penyelewengan dana desa, penyimpangan proyek dan sejumlah kasus pembangunan proyek fiktif. Indikasi penyimpangan dan proyek fiktif tersebut terjadi pada 2016 dengan memakai anggaran dana desa.