Pendamping Pengelola Dana Desa Perlu Dievaluasi

Catatan Baihaqi - Aktivis MaTA, Baihaqi mengatakan, pemerintah Aceh Utara perlu melakukan evaluasi eksistensi pendamping pengelola dana desa. Hal ini penting agar kehadiran mereka tak hanya sekedar formalitas, tapi bisa membantu mewujudkan transparansi aparatur gampong.

Ilustrasi

“Mereka harus benar-benar mendampingi perangkat gampong dalam pengelolaan dana desa yang lebih baik,” kata Baihaqi saat berbicara di Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Mengelola Keuangan, di Kantor Geuchik, Sabtu (28/1/2017).

Sebagaimana diberitakan Beritakini.co, kehadiran pendamping pengelola dana desa memang dirasakan tak begitu membantu. Sejumlah Perangkat Gampong Mane mengatakan, para pendamping tidak memberi dampak yang berarti.

“Mereka hanya hadir untuk meminta tanda tangan timesheet dan meminta laporan kegiatan gampong. Tapi mereka tidak mendampingi kami dalam hal pengelolaan dana desa,” kata Geuchik Keude Mane Zulfikar.

Hal inilah, kata Zulfikar, yang menjadi kendala bagi aparatur desa untuk mewujudkan transfaransi. “Padahal transparansi informasi, baik anggaran maupun kebijakan merupakan langkah awal untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya.

Baihaqi membenarkan, transparansi memang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang partisipatif.

Selain itu, dengan implementasi transparansi dalam setiap sendi pemerintahan, akan meminimalkan kesenjangan antara rakyat dan pemerintah akibat krisis kepercayaan, menghidari timbul prasangka yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.